Penolakan PLTN (Jepara)

Wacana Pemerintah yang memberi lampu hijau pada rencana pembangunan PLTN Di Semenanjung Muria mendapat tanggapan dari aktivis anti PLTN. Masyarakat Reksa Bumi (Marem) terus konsisten mendesak pemerintah agar tidak memaksakan membangun PLTN di Jepara.
=================================================

Rencana pembangunan Pembangkit Listrik Tanaga nukilr (PLTN) di Semenanjung Muria Jepara, nampaknya masih belum dapat diterima oleh kalangan masyarakat umum maupun juga oleh Lembaga swadaya masyarakat (LSM). adanya lampu hijau dari pemerintah terhadap rencana pembangunan PLTN langsung mendapat tolakaj dari berbagai kalangan.

Beberapa hari lalu, masyarakat Desa Balong Kecamatan Kembang melakukan aksi kirim surat yang ditulis oleh ribuan warga ke Presiden SBY. Isi surat tersebut memberi pernyataan keberatan warga jika PLTN dibangunj di Semenanjung Muria.

Sementara itu, Ketua LSM Marem, Lilo Sunaryo mengatakan Saat ini Indonesia masih belum siap untuk membangun PLTN yang dampaknya sangat berbahaya bagi kelangsungan hidup manusia itu.

Lilo menambahkan, pihaknya telah mengusulkan pemerintah agar melihat realitas di masyarakat yang menolak keberadaan rencana pembangunan PLTN. Melalui Marem, Lilo juga mengusulkan agar pemerintah mencari energi alternatif lain di luar nuklir.

Lilo yang juga telah menemui Dewan Energi Nasional (DEN) mengajak untuk mendatangi tiga kabupaten, yaitu Jepara, Kudus, dan Pati untuk melihat realitas di kalangan masyaraat, bagaimana penolakan pembangunan PLTN benar-benar dilakukan dan terjadi.

Sementara itu, Lilo juga mengkritisi jika alasan Pemerintah akan membangun PLTN itu karena di Indonesia terjadi krisis energi. Menurutnya, Indonesia ini sebenarnya tidak krisis energi, tetapi pengelola energilah yang mengalami krisis.

Ditambahkan oleh Lilo, jika Indonesia ini bisa memanfaatkan sumber-sumber energi yang dipunyai, maka kebutuhan energi listrik tentunya akan tercukupi.